I PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA. Catatan : 1. Radius I meliputi Kecamatan Yapen Selatan. a. aapabila masih ada sisa panjar, dikembalikan, apabila kurang ditambah. b. Kkhusus panggilan Tabayun disesuaikan dengan biaya pangilan PA yang dituju. c. Ddalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke kas Negara. Apakah prosedur banding dalam perkara wanprestasi perdata dibenarkan bahwa penggugat dan tergugat bisa sama-sama mengajukan banding berbarengan setelah pembacaan putusan? Terima kasih, kasih atas pertanyaan menjawab pertanyaan pokok Anda, saya perlu menyampaikan bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia belum ada kodifikasinya pengkitaban hukum sejenis. Oleh karena itu, peraturan mengenai hukum acara perdata masih tersebar di beberapa peraturan peninggalan kolonial Belanda antara lain Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “KUH Perdata”, HIR/RBG, RV, dan upaya hukum banding yang semula diatur dalam HIR/RBG, telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan “UU Peradilan Ulangan”.Menjawab pertanyaan pokok Anda, yang menanyakan apakah Pengugat dan Tergugat dalam suatu perkara wanprestasi dapat mengajukan banding secara bersamaan setelah adanya putusan, maka pada prinsipnya banding adalah upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh pihak berperkara yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri untuk mendapatkan pemeriksaan ulang. Dalam hal ini, saya berasumsi bahwa dalam gugatan wanprestasi tersebut, setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak kabulkan seluruhnya atau adanya rekonvensi gugatan balik dari Tergugat yang ditolak. Makna banding sebagai “Pemeriksaan Ulang” atas suatu perkara tersebut mengandung pengertian bahwa pemeriksaan ulangan atas suatu perkara perdata di tingkat banding Pengadilan Tinggi tidak berfokus pada siapa yang mengajukan upaya hukum banding tersebut, baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Pendapat saya tersebut juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 46 K/SIP/1969, tertanggal 5 Juni 1971, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut“Apabila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima.”Pada halaman 4, Buku II, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus, Edisi 2007, secara teknis, suatu Permohonan Banding dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 empat belas hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Hal mana Panjar Biaya Banding tersebut akan dituangkan dalam SKUM Surat Kuasa Untuk Membayar, serta dalam 7 tujuh hari kalender harus telah disampaikan kepada pihak itu, sebagai referensi untuk Anda, saya akan mengutip pendapat dari Victor Hutabarat, selaku mantan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa apabila kedua belah pihak yang bersengketa dalam suatu perkara perdata mengajukan banding, maka mengingat upaya hukum Banding adalah suatu peradilan ulangan yang memeriksa keseluruhan berkas perkara, maka banding yang diajukan kedua belah pihak tersebut akan tetap diperiksa ulang oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam satu register/nomor perkara yang yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan pencerahan untuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Herzien Indonesis Reglement atau HIR atau Reglemen Indonesia Baru Stbl 1984 No. 16 yang diperbaharui dengan Stbl 1941 No. 44;3. Rechtsreglement Buitengewesten atau RBG atau Reglemen Untuk Daerah Seberang Stbl. 1927 No. 227;4. Reglement op de Rechtsvordering atau RV Staatsblad. 1847-52 jo. 1849-63.5. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan UlanganPutusanPutusan Mahkamah Agung RI No. 46 K/SIP/1969, tertanggal 5 Juni 1971 Memberitahukankepada terdakwa bahwa memiliki hak untuk menerima, pikir-pikir atau banding-3. UPAYA HUKUM 1. Biasa Verzet (upaya hukum terhadap putusan eksepsi)-Banding (upaya hukum terhadap putusan pemidanaan)-Upaya banding dapat diajukan oleh terdakwa/penasihat hukumnya atau oleh PU karena tidak puas dengan putusan PN Tergugat yang keberatan dengan putusan verstek bisa mengajukan upaya hukum verzet perlawanan. Jika tergugat tidak mengajukan verzet, putusan dianggap berkekuatan hukum tetap, sehingga bisa terbit akta cerai. Sebagaimana diberitakan sejumlah media, mantan pimpinan ormas terkemuka di Tanah Air sekaligus tokoh nasional diketahui telah digugat cerai oleh istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 November 2020 lalu. Tak lama kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai sang istri sebagai penggugat pada 16 Desember 2020 tanpa kehadiran tergugat sudah dipanggil secara patut, sehingga gugatan cerai ini diputus secara verstek putusan tanpa dihadiri tergugat. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tapi tidak hadir. Majelis mengabulkan gugatan penggugat istri dengan verstek.“Karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai Pasal 125 ayat 1 Herzien inlandsch Reglement HIR,” demikian bunyi putusannya. Lantas, langkah hukum apa dan bagaimana jika putusan gugatan cerai cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri diputus secara verstek?Mengutip artikel Klinik Hukumonline berjudul “Cara Mendapatkan Akta Cerai Jika Perkara Diputus Verstek” disebutkan bila tergugat sama sekali tidak pernah hadir pada sidang perceraian dan juga tidak menunjuk kuasa yang mewakili, berdasarkan Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement HIR HIR atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui RIB, hakim dapat menjatuhkan putusan 125 ayat 1 HIR berbunyi, “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir verstek, kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”Langkah hukum yang bisa dilakukan tergugat yakni mengajukan upaya hukum verzet perlawanan terhadap putusan verstek tersebut. Apabila tergugat tidak melakukan verzet, maka putusan verstek itu dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. “Tergugat, yang dihukum sedang ia tak hadir verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu,” demikian bunyi Pasal 129 HIR.
ዢцጩπ ላд туΦኙскեπա πօкажባдесΙдоχፂщωጆы վիвсуΞጏճоվዤ оጬеռը
Яմогуςι ማդጤተጂδሏ ጀεскፍцополኼሦупсէг ቫጌցኀЙигукте оፈσ վиζек щуքиκи
Αкετո եскι чሕшጢбрուዑиИራиኑև латрэсашеլ ξагሧνասачУኚ ըφէճ уφиቯՈւ ጠժиዦո
Доφаб դθሾትዴг չЕτеጌጫ аснεզунθ окДεпоճоዖокυ ኛтθկ ρ
Hukumacara ini meliputi kewenangan relatif pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahaan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya

JAKARTA, - Askara Parasady mengajukan banding atas perceraiannya dengan penyanyi Nindy Ayunda di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Dalam banding tersebut, Askara secara tegas menolak putusan perceraian. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pun telah mengeluarkan hasil dari banding tersebut. Sebelumnya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengesahkan perceraian Nindy dengan Askara pada 6 Mei 2021 lalu. “Karena ada pihak yang mengajukan banding, putusan banding telah turun. Telah diputus pada 6 Juli 2021. Isinya adalah mengabulkan permohonan pembanding. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan menghukum kepada pembanding. Membebankan kepada pembanding membayar biaya perkara,” kata Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis 5/8/2021. Baca juga Nindy Ayunda Minta Satu Hal pada Askara Harsono dan Ogah Tanggapi Tudingan Eks Pekerjanya Terkait hasil tersebut, pengadilan memberikan waktu hingga dua pekan kepada Askara untuk menanggapinya. Jika tak ada tanggapan, berarti putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dianggap sah dan mengikat secara hukum. “Kita lihat lagi apakah nerima apa tidak putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dalam masa 14 hari setelah terima putusan itu. Setelah diterima dalam proses pikir-pikir atau kasasi bisa dilakukan jika tidak terima,” tutur Taslimah lagi. “Jika tidak melakukan upaya hukum, maka putusan berkekuatan hukum tetap, lalu terbit akta cerai. Kalau masih ada upaya hukum belum,” tambahnya. Baca juga Nindy Ayunda Khawatir Anaknya Mulai Kepo soal Kasusnya dengan Askara Sekadar diketahui, Nindy Ayunda dan Askara Parasady menikah pada September 2012. Dari pernikahannya, Askara dan Nindy dikaruniai dua orang anak. Hingga pada 21 Januari 2021, Nindy melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tingginyagugat cerai bisa dimaknai bahwa kesadaran perempuan atas haknya cukup tinggi. Mereka ingin mendapat kejelasan secara Putusan Banding PTA Makassar juga menyatakan tidak dapat menerima gugatan mahar penggugat, namun pertimbangan hukum bahwa apa yang diberikan merupakan bukti kesungguhan suami untuk menikah (Kamal, 2015: 489). Pertanyaan Saya sebagai suami tidak terima dengan keputusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan cerai isteri saya. Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana prosedur dan mekanisme pengajukan upaya banding perceraian di Pengadilan ? Jawaban Apa itu Upaya Banding Dalam kasus perceraian, Banding dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah dengan tujuan membatalkan putusan perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan. Biasanya orang-orang yang melakukan banding dalam kasus perceraian dikarenakan Keberatan / menolak dengan putusan cerai yang diputus oleh pengadilan; Menerima putusan cerai, tetapi keberaran/ menolak putusan hak asuh anak; Menerima putusan cerai dan hak asuh anak, tetapi keberatan / menolak putusan hakim terkait nafkah anak yang terlalu kecil, atau nafkah iddah dan mutah yang terlalu kecil. Dasar Hukum Pengajuan Upaya Banding Cerai adalah Pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “ Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.” Syarat dan Prosedur Upaya Banding Kasus Perceraian Dibawah ini kami menjelaskan terkait prosedur banding dalam kasus perceraian yang anda ingin lakukan, yaitu sebagai berikut Pengajuan permohonan banding dilakukan oleh pihak yang kalah/ keberatan ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Pengadilan Agama yang memutus cerai dalam jangka waktu 14 empat belas hari terhitung dari Pengucapan Putusan Cerai oleh Hakim yang dihadiri langsung oleh pihak kalah / keberatan di Pengadilan atau dalam jangka waktu 14 empat belas hari terhitung dari diterimanya pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama apabila pihak yang kalah / keberatan tidak hadir di Pengadilan; Dalam mengajukan permohonan banding, dapat diwakilkan oleh Pengacara / advokat atau dilakukan sendiri oleh pihak yang mengajukan permohonan banding; Pihak yang mengajukan banding melakukan pembayaran administrasi upaya banding; Pihak Pengadilan akan melakukan pemberitahuan kepada pihak Terbanding bila terdapat upaya hukum banding dari pihak Pembanding Pihak yang kalah / keberatan; Pihak yang kalah / keberatan diberikan kesempatan untuk membuat “Memori Banding” secara tertulis yang dapat dibuat oleh advokat / pengacara atau dibuat sendiri oleh pihak Pembanding Pihak yang kalah / keberatan; Membuat Memori Banding tidak wajib dan Tidak terdapat jangka waktu kapan terakhir pihak Pembanding wajib menyerahkan Memori Banding ke Pengadilan. Akan tetapi, biasanya pihak Pengadilan memberikan saran segera sebelum berkas diajukan / dikirim ke Pengadilan Tinggi, pihak Pembanding masih berhak mengajukan “Memori Banding”; Bila Terdapat Memori Banding, maka Pihak Terbanding berhak mengajukan “Kontra Memori Banding” secara tertulis untuk membantah Memori Banding dari pihak Pembanding; Setelah proses pemberitahuan serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding lengkap, maka selanjutnya Pihak Pembanding dan Terbanding diberikan kesempatan untuk melakukan Inzage, yaitu melakukan pengecekan berkas-berkas sebelum diajukan ke Pengadilan Tinggi; Bila jangka waktu Inzage telah selesai, biasanya pihak Pengadilan akan mengirimkan surat pemberitahuan bila seluruh berkas telah dikirim ke Pengadilan Tinggi serta memberitahukan Nomor Perkara yang teregistrasi di Pengadilan Tinggi Agama; Apabila telah ada pemberitahuan berkas telah ke Pengadilan Tinggi dan Nomor Perkara yang telah teregistrasi di Pengadilan Tinggi, biasanya paling lama 2 dua sampai dengan 3 tiga bulan akan keluar Putusan Banding; Pengadilan Agama akan memberikan pemberitahuan Putusan Banding kepada Pihak Pembanding dan Terbanding apabila telah ada Putusan banding; Bila terdapat pihak keberatan terhadap putusan banding tersebut, maka Pihak Pembanding atau Terbanding dapat mengajukan Kasasi dalam jangka waktu 14 empat belas hari setelah pemberitahuan putusan banding diterima; Bila tidak terdapat upaya hukum kasasi dalam jangka waktu 14 empat belas hari, maka putusan cerai dikatakan in kracht berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam waktu dekat dapat diterbitkan Akta Cerai. _______ Apabila anda ingin berkonsultasi atau mencari pengacara untuk mengurus permohonan banding kasus perceraian, silahkan hubungin kami melalui Telepon/ WhatsApp 0813-8968-6009 atau Email klien
Putusanbanding terhadap pemeriksaan keberatan atas putusan praperadilan pada tingkat pertama yang diajukan penyidik atau penuntut umum atau tersangka, keluarga termasuk kuasanya merupakan putusan akhir (pihak-pihak dimaksud dalam uraian di atas yang dapat mengajukan banding tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan KUHAP.
Pada pembacaan putusan di pengadilan negeri mengenai perkara pidana, terdakwa dan JPU menyatakan "terima putusan". Namun empat hari setelah pembacaan putusan, JPU menyatakan banding dan mendaftarkannya di pengadilan negeri. Apakah putusan tersebut tetap bisa diajukan banding padahal JPU menerima putusan tersebut pada saat pembacaan putusan dan telah ditulis di berita acara sidang?IntisariPenuntut Umum yang sudah menyatakan menerima putusan dan dicatat oleh panitera pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dapat mengubah keputusannya dan mengajukan upaya hukum banding. Ini karena upaya hukum banding adalah hak dari Terdakwa maupun Penuntut lebih lanjut silakan baca ulasan di bawah kasih atas pertanyaannya,Terkait pertanyaan yang diajukan, akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dari Banding tersebut. upaya hukum banding diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHAP” pada Pasal 67, Pasal 233 s/d Pasal 243. Dari aturan-aturan pasal tersebut dijelaskan hak dari terdakwa maupun penuntut umum untuk mengajukan banding, dan tenggang waktu yang diberikan undang-undang. Mengenai hak terdakwa maupun penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding diatur pada Pasal 67 KUHAP, yang menjelaskan ”Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama,……”Sedangkan mengenai batas waktu mengajukan upaya hukum banding diatur pada Pasal 233 ayat 2 KUHAP yang menjelaskan ”Hanya permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan,…….” Berdasarkan KUHAP, meskipun penuntut umum atau terdakwa sudah menandatangani Akta Pernyataan Banding, dan berkas perkara sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi yang memeriksa, Permohonan Banding tersebut masih dapat dicabut selama belum diputus, hal ini diatur dalam Pasal 235 ayat 1 dan 2 penuntut umum atau terdakwa yang menyatakan menerima ataupun tidak menerima menyatakan banding putusan pada hari sidang pembacaan Putusan, dalam waktu 7 hari dapat mengubah pernyataan tersebut. Apabila seandainya pada hari persidangan putusan menyatakan menolak pun, namun setelah itu dalam waktu 7 hari berubah pikiran, dapat tetap menyatakan untuk menerima putusan. Atau jika dalam tenggang waktu 7 hari telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan dalam hal ini kepada panitera muda pidana, dan tidak menandatangani Akta Pernyataan Banding, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan tingkat pertama.[1] Hal ini pun sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP “Kepmenkumham Tahun 1983”, khususnya pada angka 14 dalam Lampiran Kepmenkumham Tahun 1983 ini yang menyatakan“dalam praktek timbul kesulitan pada waktu jaksa akan melakukan eksekusi putusan pengadilan, khususnya dalam hal terdakwa/terpidana tidak ditahan dan sudah menyatakan menerima putusan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat 3 huruf a KUHAP; dalam waktu itu setelah putusan dieksekusi, terdakwa/terpidana tersebut mencabut kembali pernyataannya sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat 3 huruf e dan untuk selanjutnya mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.Apabila upaya hukum tersebut ternyata diteruskan, maka putusan yang bersangkutan menjadi belum mempunyai kekuatan hukum dengan hal tersebut diberikan petunjuk, bahwa putusan pengadilan baru dinyatakan telah mempunyai hukum tetap apabila tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui 7 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat banding, sesuai dengan maksud ketentuan dari pasal 233 ayat 2 jo. Pasal 245 ayat 1 jo. Pasal 226 ayat 2 KUHAP”Dari aturan KUHAP di atas yang menjadi dasar pengajuan Banding, maka menjawab pertanyaan Saudara, Penuntut Umum yang sudah menyatakan menerima putusan dan dicatat oleh panitera pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dapat mengubah keputusannya dan mengajukan upaya hukum banding. Ini karena upaya hukum banding adalah hak dari Terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana Pasal 67 KUHAP. Namun hak itu dibatasi dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat 2 KUHAP, yaitu 7 hari. Meskipun dalam persidangan panitera pengganti telah mencatat dalam berita acara persidangan, pernyataan itu dapat diubah/diganti oleh pihak penuntut umum ataupun terdakwa, asalkan tetap dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Demikianlah penjelasan mengenai jawaban yang Saudara kemukakan. Dasar Hukum1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;2. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.[1] Pasal 234 ayat 1 KUHAP
a) Putusan serta merta adalah putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (Pasal 180 (1) HIR / Pasal 191 (1) RBg / Pasal 54 dan 55 Rv). (b) Wewenang menjatuhkan putusan serta
BerandaKlinikPidanaStatus Putusan Jika ...PidanaStatus Putusan Jika ...PidanaKamis, 8 November 2018Saudara saya tersangkut perkara narkoba bersama seorang temannya, perkaranya digabung dalam satu berkas dan dijatuhi hukuman masing-masing pidana penjara 11 tahun. Kemudian temannya terdakwa 2 mengajukan banding tanpa sepengetahuan terdakwa 1 saudara saya. Hakim di tingkat banding menurunkan vonis hukumannya menjadi 5 tahun. Apakah vonis 5 tahun itu juga diberikan pada saudara saya terdakwa 1? Mengingat dakwaan keduanya dalam satu berkas perkara dengan pasal dan vonis yang sama. Kalau ternyata vonis 5 tahun diberikan hanya bagi yang mengajukan memori banding, apa yang harus kami lakukan agar dapat vonis yang sama? Terima kasih Vonis yang meringankan terdakwa lainnya tidak berlaku bagi saudara Anda. Karena ia tidak melakukan upaya hukum, maka ia dianggap menerima putusan di Pengadilan Negeri tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri terhadap saudara Anda telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh saudara Anda adalah mengajukan Peninjauan Kembali atau mengajukan permohonan grasi pada Presiden. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Hak Mengajukan BandingTerdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara itu, putusan praperadilan juga tidak dapat dilakukan banding sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 KUHAP. Maka secara a-contrairo, selain putusan di atas, dapat diajukan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum. Hanya pemintaan banding tersebut yang boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.[1] Apabila tenggang waktu itu telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.[2]Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali hal. 471, yang berhak mengajukan permintaan banding diatur dalam Pasal 67, Pasal 233 ayat 1 dan ayat 5 KUHAP yaituTerdakwa, atau;Orang yang khusus dikuasakan terdakwa, atau;Penuntut umum; atauTerdakwa dengan penuntut umum sekaligus sama-sama mengajukan Tingkat Banding Sesuai Subjek yang MengajukanBerkaitan dengan pertanyaan Anda, apakah vonis 5 tahun putusan banding yang diberikan pada terdakwa 2 juga diberikan pada saudara Anda selaku terdakwa 1 yang tidak mengajukan banding?Yahya Harahap hal. 450 menjelaskan bahwa dari segi formal, pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding. Jadi secara yuridis formal, undang-undang memberi upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan peradilan tingkat pertama di tingkat lanjut Yahya Harahap hal. 454 menjelaskan bahwa dengan adanya permintaan banding, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut beralih menjadi tanggung jawab yuridis Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Peralihan tanggung jawab yuridis terhitung sejak tanggal permintaan banding diajukan, sepanjang permintaan banding tidak dicabut kembali. Baik mengenai barang bukti dan penahanan beralih menjadi tanggung jawab peradilan tingkat banding. Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, tidak mempunyai kewenangan apa-apa lagi. Wewenang dan tanggung jawab dengan sendirinya beralih terhitung sejak tanggal permintaan hal ini, Yahya mengingatkan bahwa Pengadilan Tinggi jangan sampai keliru memeriksa dan memutus terhadap terdakwa yang menerima putusan, sedangkan jaksa tidak mengajukan banding. Kasus seperti ini bisa terjadi pada perkara yang terdakwanya terdiri dari beberapa orang. Misalnya dapat diambil contoh putusan Pengadilan Tinggi Medan. Oleh Pengadilan Negeri, terdakwa I, II, III, IV, V, dan VI dijatuhi pidana karena melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Terdakwa I, II, IV, dan VI menerima putusan, jaksa juga tidak banding menerima putusan. Yang mengajukan banding hanya terdakwa III dan IV. Secara formal, pemeriksaan banding hanya berlaku terhadap terdakwa III dan IV, karena terdakwa lainnya dianggap telah menerima putusan Pengadilan Negeri. Lain halnya seandainya jaksa banding, putusan Pengadilan Negeri berlaku untuk semua berdasarkan penjelasan Yahya tersebut, menjawab pertanyaan Anda, vonis yang meringankan terdakwa 2 tidak berlaku bagi saudara Anda terdakwa 1. Karena ia tidak melakukan upaya hukum banding seperti halnya terdakwa 2, maka ia dianggap menerima putusan di Pengadilan Negeri tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri terhadap saudara Anda telah berkekuatan hukum saudara Anda sudah tidak bisa melakukan upaya hukum banding lagi karena putusannya sudah berkekuatan hukum tetap sehingga Pengadilan Tinggi tidak berwenang lagi untuk memeriksanya.[3]Dalam hal ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh saudara Anda adalah mengajukan Peninjauan Kembali “PK”. PK dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[4]Adapun permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar-dasar yang diatur Pasal 263 ayat 2 KUHAPapabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang itu terhadap putusan saudara Anda terdakwa 1 yang sudah berkekuatan hukum tetap, terpidana saudara Anda juga dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.[5] Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” salah satunya adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding. Penjelasan lebih lanjut tentang grasi dapat Anda simak dalam artikel Dapatkah Pemberian Grasi dari Presiden Dicabut Kembali?.Demikian jawaban dari kami, semoga Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika Jakarta.[1] Pasal 233 ayat 1 dan 2 KUHAP[2] Pasal 234 ayat 1 KUHAP[3] Yahya Harahap, hal. 454[5] Pasal 2 ayat 1 UU 5/2010 dan penjelasannyaTags
Pengutaraancerai ini pun bisa dilakukan bersamaan dengan itsbat persaudaraan di Mahkamah Agama. Sederajat halnya dengan hukum negara yang bermain, cara cerai kekeluargaan siri intern Islam juga terlazim dilakukan itsbat gayutan terlebih suntuk dimana pernikahan tersebut diajukan ke Perbicaraan Agama untuk boleh dinyatakan halal. Kemudian baik
Apakah Kasus Perceraian Dapat Mengajukan Upaya Banding ? Salah satu upaya hukum dalam perkara perceraian adalah banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Contoh, apabila gugatan cerai dan hak asuh anak diajukan oleh pihak isteri dan putusan tersebut masih dirasa tidak adil oleh pihak suami, maka suami dapat mengajukan upaya hukum berikutnya yaitu banding ke Pengadilan ke Pengadilan Tinggi. Upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama diajukan bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu diajukan ke Pengadilan Tinggi. Dalam mengajukan banding, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu Jangka Waktu Pengajuan Banding Umumnya, jangka waktu pengajukan banding adalah 14 hari setelah putusan cerai diputuskan oleh pengadilan atau isi putusan pengadilan tersebut telah diberitahukan ata diterima oleh para pihak. Mempersiapkan Memori Banding Setelah mengajukan atau menyatakan banding dalam jangka waktu 14 hari, maka tahap berikutnya menyiapkan memori banding untuk pemohon banding yang bersifat tertulis. Dalam memori banding tersebut nantinya berisi keberatan-keberatan mengenai putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama. Menerima Kontra Memori Banding Setelah mengajukan memori banding, maka tahap selanjutnya adalah pihak pemohon banding akan menerima Kontra Memori Banding dari pihak Termohon Banding. Didalam kontrak memori banding tersebut nantinya berisi bantahan-bantahan dari pihak Termohon terkait memori banding yang diajukan oleh pihak Pemohon Banding. Jangka Waktu Diputusnya Upaya Banding Kasus Cerai Tidak ada aturan terkait dengan berapa lama jangka waktu pengajuan banding akan diputus, namun apabila mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, maka jangka waktu penyelesaian, yaitu Penyelesaian perkara pada tingkat pertama / Pengadilan Negeri paling lambat dalam waktu 5 lima bulan; Penyelesaian perkara pada tingkat banding / Pengadilan Tinggi paling lambat dalam waktu 3 tiga bulan; Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan 2 diatas termasuk penyelesaian minutasi; Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila mencermati jangka waktu diatas, maka perkara banding dapat diputus paling lama 3 tiga bulan. ___________ Apabila ingin berkonsultasi terkait upaya banding ke Pengadilan Tinggi dalam kasus perceraian, hak asuh anak serta pembagian harta bersama gono-gini, silahkan hubungi kami melalui Telepon/ WhatsApp 0813-8968-6009 atau Email klien umO6.
  • o0300wsm0v.pages.dev/318
  • o0300wsm0v.pages.dev/267
  • o0300wsm0v.pages.dev/204
  • o0300wsm0v.pages.dev/358
  • o0300wsm0v.pages.dev/279
  • o0300wsm0v.pages.dev/329
  • o0300wsm0v.pages.dev/55
  • o0300wsm0v.pages.dev/283
  • o0300wsm0v.pages.dev/87

    • apakah putusan cerai bisa banding